Permendesa no 4 tahun 2015 pdfをダウンロード

May 01, 2017 · BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015 1. PERATURAN MENTERI DESA , PEMBANGUNAN , DAERAH TERTIMGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 20 1 5 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN , DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA Disia pkan Oleh : Munawar Kholil BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) munawar.kholil@gmail.com

Permendesa No.4 Tahun 2015 ttg BUM Desa Tulis Komentar Click here to cancel reply. Berkas Terbaru Berkas Update terbaru Buku Saku Dana Desa 27 November 2017 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

PERMENDESA No. 21 Tahun 2015 ttg Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 PERMENDESA_NO_4_2015 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN …

Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa: 45498: Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju: 15905: Permendesa 4/2015 ttg BUM Desa: 15060: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017: 11624: Permendagri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa: 8312 Nah, bagi anda yeng belum memiliki Permendesa Nomor 48 Tahun 2018 tenang Pedoman Umum Program Inovasi Desa bisa mendownloadnya melalui tautn link yang saya sematkan di bawah ini: Permendesa No 48 Tahun 2018.pdf, Unduh Demikian Permendesa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 yang dapat uuPendidikan bagikan, semoga bermanfaat. Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar. Dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2015 di Jakarta dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 297 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. Oct 16, 2016 · Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015, khususnya Pasal 19 – 25. Berikut bidang-bidang usaha untuk BUM Desa: Pasal 19 (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUM Desa, siapa saja yang berhak mengelola BUM Desa, permodalan BUM Desa, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertangggung jawaban pelaporan BUM Desa. Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 4 Tahun 2015 Tanggal Diundangkan Jumat, 16 Januari 2015 Diunduh Sebanyak 11.470 kali Status Termasuk dalam : Konsolidasi Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan 2020/04/19 2019/06/14

Permendesa No. 6 Tahun 2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Tarnsmigrasi buka disini; Permendesa No. 5 Tahun 2015 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 buka disini; Permendesa No. 4 Tahun 2015 ttg Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa buka disini 3 Permendesa PDTT No. 4/2015) BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi (Pasal 8 Permendesa PDTT No. 4/2015): a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang- tahun setelah penolakan oleh Gubernur. (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015. Link Download Bagi Anda yang membutuhkan file pdf Permendes diatas bisa download dengan menekan tombol dibawah ini : 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Untuk itu silahkan anda baca Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No. 19 Tahun 2017 yag mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Permendesa ini telah di undangkan pada akhir bulan September lalu. Namun penetapannya sudah dilakukan pemerintah pada tanggal 22 September 2017.

2020/03/19

PERMENDES PDT & T No. 4 Tahun 2015: DOWNLOAD : Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Bum Desa; PERMENDES PDT & T No. 5 Tahun 2015: DOWNLOAD : Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; PERMENDES PDT & T No. 6 Tahun 2015: DOWNLOAD : Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) permendes no.4 th 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 Download (PDF, 71KB) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan Dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/kota Membangun tahun 20162018. Paradigma pembangunan Indonesia mengalami perubahan - setelah lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di mana pemaknaan pembangunan di mulai dari pinggiran salah satunya dari desa. , Tujuan ini selaras dengan program KKN yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi guna mendukung mahasiswa menjadi agen peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016


permendesa 1 - 5 tahun 2015

Permendes No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul, Download This banner text can have markup.

JDIH LKPP - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Leave a Reply